Polemik Sultan Al Jaber, Presiden COP28 yang Juga Bos Migas Raksasa
Posisi Sultan Al Jaber menjadi Presiden Konferensi Iklim PBB COP28 menuai polemik. Pasalnya, Al Jaber merupakan CEO Perusahaan Minyak Nasional Abu Dhabi, ADNOC.
Padahal, sejumlah negara tengah mendesak terjadinya kesepakatan penghentian bahan bakar fosil pada COP28. BBC dan Centre for Climate Reporting (CCR) pada Senin (27/11), bahkan membocorkan dokumen pengarahan yang dipersiapkan Jaber, menunjukkan adanya rencana untuk mendiskusikan kesepakatan bahan bakar fosil dengan 15 negara.
Tuduhan tersebut langsung ditolak Sultan Al Jaber, pada Rabu (29/11). Dia menolak tuduhan bahwa negara tuan rumah yakni Uni Emirat Arab (UEA) berencana untuk mendiskusikan gas alam dan kesepakatan-kesepakatan komersial lainnya dalam agenda tersebut.
"Tuduhan-tuduhan ini salah, tidak benar, tidak tepat, tidak akurat, dan ini adalah upaya untuk melemahkan pekerjaan kepresidenan COP28," ujar Jaber dalam sebuah konferensi pers, yang merupakan pernyataan publik pertamanya setelah laporan BBC, dikutip dari Reuters, Kamis (30/11).
Setelah mendapatkan tuduhan tersebut, Jaber memastikan dan berjanji kepada khalayak tidak akan membahas atau mendiskusikan kesepakatan bisnis terkait bahan bakar fosil dalam acara COP28.
"Saya berjanji, saya tidak pernah melihat poin-poin pembicaraan yang mereka rujuk atau bahkan menggunakan poin-poin pembicaraan seperti itu (bahan bakar fosil) dalam diskusi saya,” kata dia.
Pertama Kalinya dalam Sejarah COP
Agenda COP28 akan berlangsung 30 November 2023 hingga 12 Desember 2023. Pemilihan Jaber untuk memimpin COP28 telah menuai kritik dari para aktivis iklim. Mereka khawatir ia tidak akan dapat mengambil sikap netral yang dibutuhkan oleh seorang presiden COP.
Pasalnya, Jaber memegang sejumlah jabatan senior di pemerintahan dan bisnis, termasuk kepala eksekutif perusahaan minyak raksasa Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC). Dia juga memimpin perusahaan energi masa depan Abu Dhabi atau yang dikenal sebagai Masdar.
